Uncategorized

6 Alasan Tidak Pilih Capres No.1 Tanpa Menyinggung HAM dan Tragedi Mei 1998


Tulisan ini merupakan sedikit update version mengenai status facebook saya.

 

Ga nyambung sama postingannya sih hehe
Ga nyambung sama postingannya sih hehe

Beberapa waktu yang lalu saya menulis status panjang di Facebook mengenai alasan mengapa hak pilih saya tidak saya gunakan untuk pasangan capres dan cawapres no 1. Untuk pertama kalinya dalam sepanjang sejarah hidup saya berbicara mengenai politik.

Saya tidak tertarik dengan politik walaupun waktu test psikologi di SMA saya cocok masuk jurusan hubungan internasional maupun ilmu politik lain. Hanya kebodohan dari salah satu pasangan dan kehendak Tuhan yang membuat saya menulis ini.

Kita semua sebagai pemilih yang baik di tanggal 9 Juli 2014 nanti tentunya sudah menyaksikan lima episode debat presidensial walaupun tidak semuanya dilihat. Sayapun tidak melihat debat ketiga yang waktu itu membahas tentang pertahanan negara. Menurut saya rangkaian debat ini adalah sebuah media utama yang valid bagi pengguna hak pilih dalam menentukan pilihannya. Tidak adanya intervensi media pendukung capres meupakan alasan utama mengapa debat ini penting untuk disaksikan.

Debat harus disaksikan full-length, kalau cuma highlight media bisa terjadi communication gap antara realita yang terjadi dengan pemirsa.

Menurut saya hasil dalam rangkaian debat kali ini bukan untuk mengetahui visi misi presiden secara jelas, akan tetapi debat ini lebih untuk menunjukkan pasangan capres dan cawapres mana yang lebih bodoh. I didn’t expect this, sungguh. Tapi itulah yang terjadi pada saat debat, terjadi kesenjangan level jawaban.

Saya sebagai generation y yang tahu (tapi tidak merasakan peliknya) kerusuhan Mei 98 serta penculikan di tahun sebelumnya tidak akan membahas masalah tersebut. Saya hanya ingat kalau kakek saya yang pensiunan militer (Marsda AU bintang 2) menyuruh keluarga di Jogja untuk stay di rumah. Biarlah berbagai sumber yang berbicara Mei 98 seperti Agum Gumelar yang berbicara mengenai pemecatan (ya pemecatan) Post-Obwo, Wiranto yang menjawab respon Post-obwo pada debat pertama, dan Prof. Hermawan Sulistyo mengemukakan investigasi kasus 98 sekaligus ketidak disiplinan Post-obwo menghajar SBY ketika masih sama-sama di Akmil (dulu AKABRI). Track record itu penting, dan jika ia punya kesalahan seharusnya klarifikasi sendiri, karena hanya dia yang tahu.

Tidak bisa dipungkiri bahwa saya pernah berpikiran untuk mendukung Post-obwo sebagai presiden. Keraguan saya mulai muncul ketika pada video pidatonya kepada pengguna facebook yang diunggah di akun page-nya. Dalam pidato itu saya tidak tahu apa yang dia katakan. Dia berbicara tidak tenang (melihat jempolnya yang berubah dan bergerak terus), point masalah yang tidak jelas dan tidak ada maksudnya (masih ngawang), dan cara berbicara yang seperti orang marah (tidak bisa dianggap sebagai cara berbicara yang tegas).

“Tegas itu bukan berarti main pukul, bukan berarti main tendang, bukan berarti main lempar asbak, bukan berarti main tembak. Tapi tegas itu harus dalam koridor hukum.” – Agum Gumelar

Keraguan tersebut terjawab ketika debat presidensial pertama, ketika jawaban dari Post-obwo keluar satu persatu. Jawaban-jawabannya ngawang  dan tidak ada solusi yang bisa diimplementasikan. Kalaupun ada jawaban yang implementatif, jawaban tersebut belum solutif.

Dan keyakinan saya pada capres No.2 baru ada ketika debat terakhir. Jokowi tampil baik dan (akhirnya) berani membantah lawannya dengan logis. Tidak seperti biasanya, Post-obwo berkeringat sangat deras, padahal seharusnya kondisi studio yang dingin dapat mengurangi gemrobyos itu.

Kira-kira status facebook saya seperti dibawah ini:

1. Dari debat pertama hingga terakhir, Post-obwo masih kekeuh soal perubahan hutan ke lahan pangan, padahal kita semua tahu kalau alat musik kebanyakan dibuat dari kayu berumur ratusan tahun. Saya sebagai orang yang cukup memperhatikan kayu berpendapat bahwa seharusnya hutan diobati dengan cara ditanami kayu kembali. Ini diperkuat ketika WALHI memberikan statement yang serupa. Masalah ini krusial, saya susah dapat kayu bagus eksotis nan langka untuk ukulele, sungguh.

Dari debat terakhir ia berbicara seolah mayoritas warga hutan sekitar merupakan penyebab kerusakan hutan. Padahal hutan dirusak oleh perusahaan pengeruk SDA, dimana hutan itu dijaga oleh Menteri Kehutanan dari PAN, Zulkifli Hasan. Artinya deal-deal-an ada sama menteri kita semua ini. Kalian harus liat statement Zulkifli mengenai hutan disini (bonus harrison ford)

Saya tidak mau presiden kita punya kebijakan sebodoh itu. Saya tidak mau Zulkifli atau antek PAN lanjut jadi menteri. Anak cucu kita tidak akan melihat gitar maupun mebel dari kayu lagi jika mereka terpilih. Pembenahan hutan harus dilakukan sekarang, kapan lagi? Pak Post-Obwo aja bilang sendiri hehe. This is just ridiculous, need hundreds of year to have a nice sounding wood but they prefer to eat for theirs more.

Hal diatas adalah contoh nyata mengapa kita harus memperhatikan tokoh-tokoh dalam koalisi masing-masing capres.

2. Salah satu senjata Timses Post-obwo adalah mengagungkan sikap Post-obwo yang setuju terhadap jawaban Jokowi, termasuk menyalami Jokowi saat debat kedua ketika menjawab masalah ekonomi kreatif. Satu hal yang saya tahu: tidak ada debat presidensial yang saling setuju. Jika salah satu setuju, yang setuju tersebut mengaku kalah, atau memang tidak punya program untuk masalah yg dibahas. Kalian bisa lihat video debat Obama vs Romney pada periode pemilu US lalu

Capres nomor 1 ini saya akui memiliki positioning yang baik untuk segmen orang tua dan orang yang tidak kritis. Image tegas keras tanpa mengurangi hormat lawan dengan cara salaman di tengah debat salah satunya. Ini seharusnya tidak terjadi kalau Post-obwo tahu yang akan ia perbuat kepada pelaku ekonomi kreatif. Ini seharusnya tidak terjadi kalau melihat debar Obama VS Romney tadi, termasuk chant dan yel-yel kedua timses yang saya anggap cukup sampah.

3. Terkait point nomor dua, ada yang janggal ketika program Post-obwo 1M satu desa dikeluarkan. Ini juga sudah dibahas di debat bahwa angka yang benar +- 1,4M tergantung jumlah penduduk dan luas desa. Dan yang menarik, program ini sudah digodog oleh pemerintahan SBY dalam UU Desa dan akan diimplementasikan tidak lama lagi. Pertanyaan: Apakah itu program orisinil Prabowo?

Teman saya Deva kemudian comment di status saya dan kasih link website Budiman Sudjatmiko, anggota DPR dari PDI-P. Dalam situs itu terdapat sosialisasi lengkap tentang UU Desa.

4. Dalam debat final, Jokowi tanya soal harga sapi tinggi yang mencapai angka 120rb/kg. Post-obwo menjawab bahwa sapi di Indonesia sudah mencukupi kebutuhan, hanya saja cara membawa sapi dari (katakanlah) daerah timur lebih sulit daripada impor dari Australia. Kemudian ia menambahkan solusi: meningkatkan produksi sapi. Janggal? Ya. Sebelumnya ia menjawab ‘sapi di Indonesia sudah cukup’, itu mengindikasikan bahwa produksi sapi sudah cukup. Lalu mengapa harus ditambah?. Jika masalah ‘membawa dari Timur’ itu susah, harusnya ia menjawab: meningkatkan kinerja distribusi sapi, bukan produksi. It’s different things. Saya ga mau presiden kita nantinya tidak bisa membedakan 2 kata ini.

5. Jokowi menanggapi masalah perlindungan SDA dapat dilakukan ketika menstabilkan antara kepentingan ekonomi, sosial dan lingkungan. Post-obwo menjawab dengan meningkatkan pendidikan. Tidak salah, akan tetapi dalam lapangan sebenarnya terbalik. Saya percaya bahwa tujuan pendidikan di berbagai disiplin ilmu, terutama di Indonesia adalah untuk melakukan eksploitasi SDA namun bisa juga merambah jadi eksploitasi SDM. Kita lihat kebanyakan mahasiswa yang lulus akan langsung mencari pekerjaan dengan upah besar di perusahaan multinasional dengan konsekuensi lingkungan rusak. Artinya: jika ingin melindungi SDA, maka pelaku pendidikan (mahasiswa) tersebutlah yang harus diarahkan untuk meminimalisasi eksploitasi, bukan menggenjot pendidikan lagi. Toh pendidikan disini juga tidak seburuk itu.

6. Saya lihat poster Post-obwo Haittakata dengan kalimat ‘HAPUSKAN SISTEM OUTSOURCING’. Ini sungguh langkah bodoh. Dalam UU Tenaga Kerja mengenai outsourcing, ada 5 jasa yang diperbolehkan yaitu cleaning service, keamanan, transportasi, katering, dan pemborongan pertambangan. Saya tidak menjelaskan semua tetapi ini Ini logikanya:

Kalian yang rajin ke mall dan pakai kendaraan pasti akan melihat logo perusahaan penyedia sistem keamanan dan kebersihan, seperi ISS (Ambarukmo Plaza, Jogja). ISS itu tentunya bukan bentukan manajemen mall, akan tetapi ISS adalah perusahaan lain. Perusahaan tersebut antara lain menyediakan satpam, sistem parkir, sistem keamanan untuk pengunjung mall, dan cleaning service mall beserta alat yang dibutuhkan dalam maintenance mall. Perusahaan ini tentunya juga sudah berpengalaman dalam menangani hal ini dan menyediakan jasa kepada manajemen mall secara maksimal.

Jika Outsoircing tidak ada, maka perusahaan ISS tutup usaha. Manajemen mall punya PR lebih: harus melatih satpam beserta sistem rekrut satpam, membangun sistem parkir termasuk software beserta database pengunjung yang parkir, membeli peralatan keamanan. Jika hal tersebut dilakukan sendiri oleh pihak manajemen mall, hasilnya tidak akan optimal karena manajemen mall juga harus memikirkan hal lain yang berkaitan dengan pengelolaan mall lainnya seperti relationship dengan tenant, media, warga sekitar, promotion, 4P STP, SWOT (ahhh syudahlah).

Pertanyaan: Apakah pihak manajemen mall bisa melatih satpam dan cleaning service? Padahal pihak manajemen tidak memiliki background dalam hal tersebut. Jika memang bisa, apakah ini merupakan langkah efektif dan efisien yang diambil? Tentu tidak. Terlepas dari masalah kesejahteraan buruh, outsourcing dari perusahaan lain akan lebih murah dan irit waktu.

———–

Saya mengkritik bukan berdasarkan track record ya, ingat, tidak ada kata HAM, 98, Penculikan, maupun Amin Rais yang menyatakan bahwa ia bilang tidak pernah berstatement ‘Hukumkan Prabowo’, maupun hal pribadi seperti ia mualaf atau masalah post-obwo punya,maaf, penis atau enggak hheeee. Kalau masalah itu malah panjang. It’s up to you. But you might reconsider after i wrote this 🙂

Jika ada sanggahan silakan comment dibawah!

 

Advertisements

2 thoughts on “6 Alasan Tidak Pilih Capres No.1 Tanpa Menyinggung HAM dan Tragedi Mei 1998

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s